Warning! Civil Society Jika Hak Interpelasi Tidak Lanjut, Bukan Lagi Mosi Tidak Percaya

TORAJA UTARA - Pasca ditundanya paripurna persetujuan dari 30 anggota DPRD Toraja Utara akan pengajuan Hak Interpelasi dari 3 Fraksi, berbagai tanggapan muncul dari para netizen di dunia maya media sosial, Jumat (18/3/2022). 

Tanggapan dan pernyataan ini pun digaungkan Dani Beba, melalui sambungan Whatsappnya, kemarin Kamis (17/3) bahwa perilaku umum di dalam lembaga perwakilan dari sekian yang duduk di sana, sangatlah mempengaruhi keputusan dewan.

Baca juga: Video Pernyataan Karnelius Numpe GPS24 Dukung Ganjar Pranowo

Dan masalah di tundanya persetujuan hak interpelasi, adalah wujud nyata kalau masih ada politik dengan istilah dagang sapi. 

"Masalah di tundahnya hak interpelasi adalah wujud nyata kalau di DPRD Torut masih ada politik dagang sapi, sementara sangat jelas 2 fraksi tidak setuju dan 3 fraksi sudah setuju. Harusnya palu interpelasi jatuh tapi faktanya lain, itu nilai tawar", papar Dani Beba, melalui pesan Whatsappnya. 

Baca juga: Komisi III DPRD Parepare ke Gudang Bulog, Sikapi Aduan Warga Terkait Bantuan Beras Rastra

Lanjutnya, bahwa kalau interpelasi tidak jadi berjalan dan lebih mengikuti kemauan bupati, maka akan berdampak pada kepercayaan publik Toraja  Utara terhadap anggota dewan akan menurun. Sementara harapan perbaikan kebijakan - kebijakan bupati jadi sirna, yang kemudian bisa saja bupati akan semakin liar dalam mengambil kebijakan. 

Saat di tanyakan bahwa apakah mungkin Mosi tidak percaya bisa muncul dari masyarakat, selaku seorang mantan presidium GAMARA (Gerakan Mahasiswa Toraja) Makasar, yang juga mantan presidium KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Makasar Indonesia), Dani Beba, langsung menjawabnya bahwa itu bisa saja terjadi. 

Baca juga: Harga LPG Bersubsidi 3 Kg di Toraja Utara Naik 145 Persen dari Harga Eceran Tertinggi, Pengawasan Dimana

"Bisa saja muncul kalau interpelasi tidak jadi, kan masih di tunda. Bukan lagi mosi tidak percaya tapi pengadilan rakyat, civil society, pun akan muncul", jelasnya. 

Dani Beba, sebagai mantan aktivis pemuda ini juga menjelaskan jika ada 2 kemungkinan hingga persetujuan itu di tunda. 

Baca juga: DPRD Kota Parepare Dorong Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

"Ada dua kemungkinan sampai ditunda, menurut hemat saya, yaitu kemungkinan mayoritas Dewan mencari jalan lain seperti win win solution dan kemungkinan kedua itu yakni karena betul - betul berbahaya, jadi pengusul lebih berhati hati. Tapi ini hanya baru kemungkinan saja, ya", terang Dani Beba. 

Dan kalau dewan masih berharap duduk lenggang di periode berikutnya jalankan interpelasi sekalipun akhirnya akan kompromi. Interpelasi ini sudah viral dan menjadi starting point' untuk dewan torut, apakah punya integritas kredibilitas atau hanya makelar demokrasi saja, tandanya. 

Baca juga: Diduga ada Pembiaran, Bangunan ini Pemicu BOM Waktu Menjamurnya Bangunan di Bantaran Sungai dan Sempadan Jalan

Namun, saat awak media menanyakan akankah bisa terjadi kemungkinan adanya desakan Civil society, Dani Beba, kembali menjelaskan dan memastikan itu bisa terjadi. 

"Iya pasti, oposisi parlemen bisa saja di jinakkan, mungkin lewat proyek jabatan dan lain lain, tapi oposisi di luar parlemen itu berbahaya, bahasanya pengadilan rakyat. Kan interpelasi diusulkan berarti ada kebijakan tidak beres, dan hal ini akan jadi konsumsi Civil Society apabila interpelasi tidak jalan", pungkas Dani Beba. 

(Widian)