Pentingnya Data IKTL dan Indonesia Hijau dalam Indeks IKLH bagi Masyarakat 

    Pentingnya Data IKTL dan Indonesia Hijau dalam Indeks IKLH bagi Masyarakat 

    SULSEL - - Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala P3E Suma, Dr.Darhamsyah saat membuka kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Penginputan Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indonesia Hijau pada Rabu 27 September 2023.

    Menurutnya pertemuan ini bertujuan mendorong daerah untuk meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum dan mencapai target  Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. 

    "Acara ini sangat penting sebab berkolerasi antara tutupan lahan dengan kualitas udara dan kualitas air, " jelasnya.

    "Hal ini banyak dilakukan di  belahan dunia seperti kota di Eropa.  Selalu ada 'greenry area'  sebab mereka  tetap mempertahankan tutupan lahannya. Napas dari kota itu ada disitu, terutama dengan unsur udara, " pesan Darhamsyah.

    Untuk vegetasi turut memperbaiki kualitas air. Kita ketahui bahwa tanaman mampu mereduksi polutan yang ada di air.

    Kepala P3E SUMA, Setjen KLHK dalam penjelasannya bahwa Kita juga tahu "IKLH" menjadi suatu kriteria evaluasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota.

    Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

    "Masih ada 74 Kab/Kota yang belum menginput data Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ke dalam aplikasi IKLH. Dengan Pengisian data indeks respon masih ada 50 daerah, dan 12 daerah yang belum merespon, " bebernya.

    "Sistem telah dibuat dengan 'userfriendly' dan kuncinya adalah pada kita sendiri. Apakah kita mau membukanya. Terlebih era sistem budaya kerja sekarang lebih ke digital elektronik. Semua telah berubah, " pungkasnya.

    Sementara itu Suwardi M.Si selaku Kepala Bidang Fasilitasi P3E SUMA KLHK mengungkapkan bahwa pentingnya acara ini sekaligus mendukung agenda tersebut. Kami telah  melaksanakan beberapa agenda  bimtek dengan respon positif dari Kabupaten/Kota.

    Hal tersebut sebagai aksi nyata cerminan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah.

    Diungkapkannya lagi bahwa Dalam mendukung pelaksanaan penginputan IKTL dan Indeks Respon Indonesia Hijau, P3E Sulawesi Maluku melalui Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion telah melaksanakan Bimbingan Teknis Delineasi RTH di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara.

    "Serta Fasilitasi Pendampingan Penginputan Data IKTL dari berbagai daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kabupaten Jenepoto, Bulukumba, Soppeng dan penting untuk diikuti lainnya secara hybrid, "terang Suwardi.

    Hal senada diungkapkan oleh Wahyu Utami , JF Pedal Ahli Muda dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan , Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    (PPKL) KLHK  bahwa agenda pertemuan ini membahas tentang penginputan data.

    Antara lain pembahasan data  dan pendampingan Status Pengisian Indonesia Hijau dan Tata Cara Penginputan data Indonesia Hijau serta Paparan  Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Status Pengisian RTH .

    p3esuma kualitas lingkungan tutupan lahan ruang terbuka hijau
    Subhan Riyadi

    Subhan Riyadi

    Artikel Sebelumnya

    Menyongsong Penerbangan Langsung Indonesia...

    Artikel Berikutnya

    Wakil Ketua Umum DPP HIPKI Ahmad Wahyu Saputra...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu Hadiri Pelepasan TIM Ekspedisi Rupiah Berdaulat 
    Mewujudkan Keamanan Masyarakat: Patroli Rutin Satgas Tindak Operasi Mantap Praja Polres Maros
    Peringati Hari Jadi Humas Polri ke-73, Bid Humas Polda Sulsel Gelar Aksi Donor Darah
    Hendri Kampai: Ojek Online Milik Negara, Bayar Aplikasi Pakai Pajak Penghasilan!

    Ikuti Kami